Begitu dikatakan pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Teguh Santosa, saat berbicara dalam diskusi akhir tahun Pemuda Muhammadiyah yang digelar di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta (Sabtu malam, 29/12).
Istilah Vivere Peri Coloso yang berasal dari bahasa Italia ini pernah dipopulerkan Presiden Sukarno di era 1960an silam.
Setidaknya ada dua hal yang membuat 2013 dapat disebut sebagai tahun yang menyerempet bahaya. Pertama, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang begitu banyak sementara waktu yang ada semakin sedikit.
Sisi makro ekonomi memang tampak menjanjikan. Tetapi kesenjangan ekonomi masih menjadi gambaran umum yang dapat disaksikan di tengah masyarakat.
Kualitas pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen masih perlu dipertanyakan lagi karena ditengarai gagal menambah lapangan pekerjaan. Tingkat pengangguran versi pemerintah memang terlihat bagus, yakni 6 persen. Tetapi, kualitas dari angka pengangguran itu pun masih harus dipertanyakan, karena survei biasanya dilakukan pada saat musim tanam dan musim panen. Belum lagi definisi kerja dan tidak berkerja yang digunakan juga terlalu minim.
Hal kedua yang membuat tahun 2013 menjadi begitu penting adalah karena hanya berjarak satu tahun dari tahun kompetisi politik 2014. Teguh khawatir konsentrasi pemerintah yang didukung oleh barisan koalisi akan terganggu.
"Bukan hanya koalisi yang menyandera pemerintah, berbagai kasus hukum berbau korupsi yang menimpa orang-orang terdekat Presiden SBY juga ikut menyandera pemerintah," ujar Teguh.
Padahal di saat yang sama pemerintah, terutama Presiden SBY, membutuhkan energi yang begitu besar untuk menyelesaikan program pembangunan yang dijanjikannya.
Ada dua kasus hukum yang menyandera SBY saat ini, sambung Teguh. Keduanya adalah Centurygate dan Hambalanggate.
Untuk Hambalanggate, tampaknya SBY akan mengambil tindakan tegas untuk membersihkan partainya dari anasir-anasir yang terlibat korupsi. Walaupun tegas, tapi Teguh yakin, tindakan pembersihan itu dilakukan ekstra hati-hati agar tidak menghukum orang yang tidak bersalah.
Sementara untuk Centurygate yang usianya jauh lebih tua, Teguh berharap Wakil Presiden Boediono mau dengan legowo mengundurkan diri.
Tiga lembaga negara, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sudah memberikan sinyal kuat bahwa keputusan Boediono sebagai Gubernur BI memberikan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century pada Novembr 2008 adalah salah.
Kesalahan itu terlihat terang benderang.
Selagi Centurygate tidak diselesaikan dan dibiarkan jadi konsumsi politik maka selama itu pula pemerintah akan jadi bulan-bulanan.
"Pemerintah membutuhkan energi yang besar untuk menyelesaikan periode ini dengan baik. Terlebih di saat memasuki tahun Vivere Peri Coloso. Agar energi yang ada cukup, sebaiknya Boediono mundur," demikian Teguh. [rmol/zul]
KOMENTAR ANDA